KESEHATAN: dr Isna Sari dari Klinik GMM tengah memeriksakan kesehatan pasiennya. Klinik GMM tidak hanya melayani karyawan, tetapi juga memberikan pengobatan secara gratis kepada masyarakat sekitar perusahaan

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE – Siang itu Abdul Ghaffur pergi ke klinik PT Gelora Mandiri Membangun (GMM) dengan keluhan sakit pada giginya. Gusinya bengkak dan membuat ia kesulitan dalam mengunyah makanan.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan mengajukan beberapa pertanyaan, dr. Isna Sari dokter Klinik PT GMM meresepkan obat untuk ia konsumsi.

Abdul Ghaffur bersyukur perusahaan tempatnya bekerja menyediakan fasilitas kesehatan yang layak bagi dirinya sebagai karyawan, sehingga ia tak perlu khawatir harus menempuh perjalanan jauh jika kesehatannya sedang terganggu.

Namun ternyata, pengobatan dan fasilitas gratis tak hanya dirasakan oleh karyawan dan keluarganya saja.Masyarakat yang bermukim di desa-desa sekitar operasional perusahaan juga dipersilahkan untuk berobat di Klinik PT GMM tanpa dipungut biaya.

“Manfaat klinik dari PT GMM itu dirasakan, ketika kami punya Puskesmas di sana. Oh obatnya kurang, ya kami lari ke Klinik PT GMM.”

“Dan mereka bikin pelayanan bagus bukan cuma pelayanan kepada karyawannya saja, desa yang lingkaran sawit ini mereka layani semua,” ujar Aten Sahiba, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Sekely.

Menurut Aten meski tak dipungut biaya, pihak Klinik PT GMM tetap profesional dalam menjalankan pelayanannya. “Antara masyarakat sama karyawan tidak ada tidak dibedakan, semua merata.”

Aten Sahiba, seorang tokoh masyarakat Desa Sekely merasakan langsung manfaat kehadiran perusahaan

Klinik GMM melayani pelayanan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, persalinan dan UGD.

Di sana, operasional Klinik PT GMM dilakukan oleh dr. Isna yang dibantu oleh satu tenaga bidan dan tiga perawat.

Menurut dr. Isna, jadwal pelayanan yang tetap dan ketersediaan obat yang lengkap menjadi magnet bagi masyarakat yang datang untuk berobat.

“Dari desa terdekat yang berobat di kami, paling dekat di Desa Gane, Sekely, ada yang dari sebrang Pulau Dora. Di sini pengobatannya gratis, tindakan, obat semuannya gratis,” tutur dr. Isna.

Layanan kesehatan gratis dari Klinik PT GMM merupakan upaya PT GMM untuk merespons kebutuhan masyarakat dalam upayanya menjalin hubungan yang harmonis kepada masyarakat sekitar.

“Kami dari Humas/CSC sangat responsif, artinya kami menjaga agar keluhan atau kebutuhan masyarakat direspons dengan baik dan cepat.”

“Hubungan kami kini dekat dengan pemerintah desa serta warga, sehingga semua pihak sangat mendukung keberadaan perusahaan dan menjalin hubungan yang harmonis,” tutur Mahdi, Humas PT GMM.

PT Gelora Mandiri Membangun, yang merupakan bagian usaha dari Tunas Sawa Erma (TSE) Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit dengan komitmen untuk terus membangun sistem pengelolaan perkebunan yang efektif dan efisien, termasuk pelestarian lingkungan hidup melalui program “No Deforestation, No. Peat and No Exploitation”.

PT GMM berupaya menciptakan sistem dan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui program seleksi dan pelatihan serta pembangunan berkelanjutan. (*)

Sumber : tribunnews.com

Foto: Pihak BPVP Sorong menyerahkan sertifikat kelulusna pelatihan kepada Vera Linda Kembere sebagai peserta pelatihan masyarakat

BOVEN DIGOEL – Vera Linda Kembere adalah salah satu pemuda asli Papua yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan berbasis kompetensi non institusional yang digelar oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Merauke.

Pada kegiatan ini, Vera Linda dan peserta lainnya mengikuti program pelatihan kejuruan teknologi informasi dan komunikasi program basic Microsoft Office yang diajarkan langsung oleh instruktur dari DISNAKERTRANS Merauke.

“Kami diajarkan semua rumus-rumus dalam menggunakan Microsoft Office. Terkadang kami juga aktif bertanya jika belum mengerti, tentunya ilmu dari pengalaman mengikuti pelatihan masyarakat ini yang dapat kami gunakan untuk mencari pekerjaan,” tutur Vera.

Dalam pelaksanaannya, pelatihan teknologi informasi dan komunikasi program dasar Ms. Office ini menggandeng Tunas Sawa Erma (TSE) Group sebuah grup perusahaan sawit yang berlokasi di Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

Dalam pelatihan tersebut para peserta diajarkan menggunakan komputer beserta rumus-rumus dasar Microsoft Office seperti Word, Excel dan Power Point. Di mana, kedepannya kemampuan itu dapat mereka terapkan dalam dunia kerja dan menjadi salah satu syarat utama yang harus dikuasai oleh para pencari kerja di hampir semua industri dewasa ini.

Pada akhir kegiatan, Surony Bumbungan selaku perwakilan panitia penyelenggara pelatihan masyarakat dari BPVP Sorong secara simbolis memberikan sertifikat pelatihan kepada para peserta pelatihan yang telah mengikuti kegiatan pelatihan selama 20 hari berturut-turut dan dinyatakan lulus dalam uji Kompetensi, pada Jumat (12/7) di Ruang Training TSE Group.

Peserta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan selama 20 hari berturut-turut mendapatkan sertifikat

Foto peserta pelatihan bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelatihan

“Para peserta dinyatakan lulus dalam mengikuti pelatihan dari Balai Vokasi dan Pelatihan Sorong,” tutur Surony.

Para peserta pelatihan mengaku sangat bersyukur dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pelatihan yang diselenggarakan oleh BPVP Sorong dan DISNAKERTRANS Merauke. Harapannya pelatihan masyarakat seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat asli Papua. (Humas).

Tunas Sawa Erma Group (TSE Group) berkomitmen menyumbang kontribusi dalam upaya global mencapai zero emissions sampai dengan 2050. (Foto: Dok. TSE Group)

Jakarta, CNN Indonesia — Tunas Sawa Erma Group (TSE Group) sebagai salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang kelapa sawit di Indonesia berkomitmen menyumbang kontribusi dalam upaya global mencapai zero emissions sampai dengan 2050.

Komitmen ini dijalankan atas dasar kesadaran dan keyakinan TSE Group bahwa net zero emissions hanya bisa dicapai melalui kerja sama, dan inovasi dari semua pihak yang terlibat dalam rantai nilai kelapa sawit.

Sebagai wujud nyata komitmen itu, TSE Group menggunakan Science Based Targets initiative (SBTi) sebagai standar untuk menetapkan target net zero emissions. SBTi merupakan inisiatif untuk mengembangkan dan mempromosikan metodologi ilmiah dalam rangka menetapkan target emisi sesuai dengan Perjanjian Paris.

Dengan menggunakan SBTi, TSE Group akan menetapkan target emisi dan hal-hal yang dibutuhkan untuk membatasi pemanasan global di bawah 1,5°C. TSE Group kemudian akan melaporkan kemajuan secara transparan dan konsisten melalui platform SBTi maupun mekanisme lain yang relevan.

“Kami akan menyusun near-term dan long-term target emisi kami dalam waktu dua tahun ke depan. Target-target ini akan mencakup seluruh aktivitas operasional dan rantai pasokan kami, serta memperhitungkan potensi penyerapan karbon dari lahan dan hutan yang kami kelola,” kata Direktur TSE Group Luwy Leunufna dalam keterangannya dikutip Jumat (5/5).

TSE Group juga akan mengikuti aturan pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi terhadap target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Sebagai informasi, NDC merupakan komitmen setiap negara terhadap Perjanjian Paris.

Pada komitmen nasional ini, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 dibandingkan dengan skenario business as usual, atau sebesar 41 persen dengan bantuan internasional.

“Kami mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai NDC ini dan kami siap berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Luwy.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Tunas Sawa Erma Group berharap tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan iklim, tetapi juga bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada industri kelapa sawit.

Sehingga ke depannya akan menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain di sektor kelapa sawit untuk bergabung dalam gerakan net zero emissions.

Net zero emissions atau nol emisi karbon merupakan kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.

Untuk mencapainya diperlukan sebuah transisi dari sistem energi yang digunakan sekarang ke sistem energi bersih guna mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam.

Pemerintah Indonesia serius mewujudkan komitmen net zero emissions. Karenanya, pemerintah tengah menyusun sebuah roadmap untuk merealisasikan net zero emissions demi menghadapi berbagai tantangan serta risiko perubahan iklim di masa mendatang.

(inh)

Sumber: cnnindonesia.com

Albert Yoku, Ketua DPW APKASINDO Papua mengatakan sebaiknya Greenpeace tidak menyebar data hoaks dan kebencian yang akan berdampak kepada masyarakat.

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kritikan Greenpeace Indonesia terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perhelatan COP 26 di Glasgow, Senin (1 Oktober 2021) dinilai sudah keterlaluan. Petani sawit menilai Greenpeace Indonesia memberikan data hoaks kepada masyarakat berkaitan deforestasi, kebakaran hutan, dan enegi baru terbarukan.

“Pemerintah Indonesia saat ini sudah sangat baik dalam memperhatikan keseimbangan lingkungan, ekonomi dan sosial. Kami sudah merasakannya. Berbicara deforestasi, Greenpeace harus tunjukkan validitas data tujuh tahun terakhir. Kalau bicara kebakaran lahan, terbukti 3 tahun terakhir pengendalian kebakaran lahan sudah makin baik. Justru Jerman, Amerika, dan Australia sering kebakaran dan banjir. Kenapa Greenpeace diam saja,” ujar Albert Yoku, Petani Sawit asal Papua.

Ia menegaskan sebaiknya Greenpeace tidak menyebar data hoaks dan kebencian. Presiden Jokowi sudah menyampaikan data capaian pemerintah terkait penurunan laju deforestasi dan pengendalian karhutla.

“Sementara Greenpeace GP apa datanya dan apa yang telah mereka lakukan karena selama ini hanya bisa berteriak dan bekerja berdasarkan by project dari donatur asing. Kalau mau berteriak ya harus dimulai jujur diri sendiri, buka ke umum dari mana asal biaya Greenpeace selama ini, siapa yang membiayai?” tanya Albert yang juga Ketua DPW APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Provinsi Papua.

Ia mengatakan regulasi di Indonesia meminta transparansi sumber dana NGO termasuk Greenpeace. Sebagai anak bangsa harusnya Greenpeace malu karena hanya bisa berteriak.

“Coba berikan solusi petani sawit di Papua yang kesulitan meremajakan tanamam dan membangun kebun. Bantu kami tingkatkan pendapatan masyarakat. Kami butuh makan dan sekolahkan anak-anak kami, biaya berobat, kami masyarakat Papua juga berhak hidup lebih sejahtera dengan sumber daya alam kami,” tegasnya.

Dr. Gulat Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO menjelaskan bahwa petani sawit mengapresiasi pidato Presiden Jokowi dalam COP26 di Glasgow. Indonesia membuktikan kemampuannya menjaga keseimbangan antara dimensi ekonomi, lingkungan dan dimensi sosial. Buktinya saat ini dunia sudah berbalik arah dengan keberterimaannya atas konsep-konsep keberlanjutan seperti misalnya RAN KS (Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit berkelanjutan), Konsep intensifikasi sawit melalui PSR, peningkatan SDM petani dan beasiswa anak petani.

“Daerah yang sering kebakaran hutan saat ini praktis sudah mendekati nol persen seperti di Kalimantan dan Sumatera. Keberhasilan ini berkat ketegasan presiden dalam konsep pencegahan dan penindakan, dan semua kita menikmati itu” jelas lulusan S3 tercepat Bidang Ilmu Lingkungan Universitas Riau ini.

“Seluruh petani sawit di Indonesia di 145 DPD Kab Kota APKASINDO dari 22 DPW Provinsi APKASINDO, mengucapkan terimakasih karena dapat beraktivitas tanpa asap. Karena kebakaran lahan dapat mengganggu proses fotosintesi tanaman secara optimum,” jelas Gulat.

“Saat ini petani sawit sudah menikmati kebijakan Presiden Jokowi lantaran harga TBS melambung tinggi,” urainya.

Gulat mengharapkan NGO lingkungan tidak sebatas mengkritik. Bantulah negara menagih janji negara maju seperti Norwegia.”Bagi petani dana triliunan hibah Norwegia dapat membantu petani-petani sawit untuk mensubsidi pupuk atau bahkan mendirikan pabrik pupuk, itu baru mantap. Kalau hanya berteriak ‘pokoknya’ siapa sajapun bisa,” urainya.

Ia mengatakan Greenpeace harus jujur mempublikasikan data.”Jangan by order, apalagi data tersebut sudah masuk ke ranah publik. Karena masalah ini akan berdampak kepada masyarakat yang tidak mengetahui data sebenarnya.”

Program Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi nol kilometer kemandirian energi dan semua bahan bakunya di Indonesia. Apalagi dengan telah terbitnya UUCK Akhir tahun 2020, semakin meyakinkan dunia bahwa Indonesia sudah naik kelas sebagai garda terdepan penjaga keseimbangan ketiga aspek dimensi tadi, makanya sawit itu “peace and green”,” ujar Gulat sambil senyum.

Prof Yanto Santosa dalam kanal youtube Togar Podcast, mengatakan bahwa NGO ini diperlukan sebagai penyeimbang. Asalkan disertai niat, motif dan data valid.”Maka, negara harus berdaulat, jangan takut tekanan NGO,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan iklim di Indonesia dapat dicapai karena Indonesia menempatkan aksi iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pertimbangan aspek lingkungan dengan ekonomi dan sosial harus dipadukan. sektor kehutanan dan lahan Indonesia akan mencapai Net Carbon Sink pada tahun 2030. Hal tersebut adalah komitmen Indonesia menjadi bagian dari solusi. “Capaian nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menjadi salah satu pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Selasa (02/11/2021).

Di hadapan para pemimpin dunia, Presiden menjelaskan bahwa program perhutanan sosial dibuat agar konservasi hutan disertai terciptanya penghidupan bagi masyarakat sekitar. Hal ini penting, karena 34 persen dari seluruh desa di Indonesia berada di perbatasan atau di dalam kawasan hutan.
“Jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Menafikan hal ini bukan saja tidak realistis, namun juga tidak akan sustainable,” tegasnya.

Presiden Jokowi menyebut bahwa 90 persen penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem bergantung pada hutan. Penyalahgunaan isu perubahan iklim sebagai hambatan perdagangan adalah kesalahan besar. “Hal itu akan menggerus trust terhadap kerja sama internasional atasi climate change, dan malah menghalangi pembangunan berkelanjutan yang justru sangat dibutuhkan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menilai bahwa pengelolaan hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menjadi satu-satunya pilihan. Indonesia siap berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk itu. “Mari kita kelola hutan yang pro-environment, pro-development, dan people-centered. Ini adalah tujuan utama dari Forest, Agriculture and Commodity Trade Dialogue atau FACT Dialogue, yang diketuai bersama Indonesia bersama Inggris sehingga hutan akan menjadi solusi berkelanjutan bagi aksi iklim global,” ajaknya.

Pada tahun 2020, tingkat kebakaran hutan diminimalisir hingga 82 persen,” ungkapnya. Selain itu, pada tahun 2019, penurunan emisi dari hutan dan tata guna lahan ditekan hingga 40,9 persen jika dibandingkan tahun 2015. Deforestasi hutan Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir.

“Ini dilakukan saat dunia tahun lalu kehilangan 12 persen lebih banyak hutan primer dibanding tahun sebelumnya dan ketika banyak negara maju justru mengalami kebakaran hutan dan lahan yang terbesar sepanjang sejarah,” jelasnya.

Sumber : sawitindonesia.com

Pengurangan Emisi GRK (CO2) dari Berbagai Jenis Bahan Baku Biodiesel dibandingkan dengan Emisi Diesel (European Commission Joint Research Centre)

Jakarta, Gatra.com- Berbagai penelitian baik di Indonesia maupun di Eropa, menunjukkan bahwa dengan menggunakan Life Cycle Analysis penggantian bahan bakar diesel/solar dengan biodiesel sawit akan mengurangi emisi Green House Gas (Gas Rumah Kaca/GRK) dari mesin diesel sekitar 50-60 persen.

Bahkan menurut European Commission, apabila biodiesel sawit yang dihasilkan dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan methane capture pengurangan emisi GRK dapat mencapai 62 persen.

Hasil penelitian Mathews and Ardyanto (2015), juga mendukung temuan Uni Eropa tersebut bahwa penggunaan biodiesel sawit sebagai pengganti diesel dapat menurunkan GRK di atas 60 persen.

Penghematan emisi GRK akibat penggunaan biodiesel berbahan baku sawit tersebut, lebih tinggi dibandingkan dengan penghematan emisi yang diperoleh dari biodiesel berbahan baku minyak rapeseed, minyak kedelai maupun minyak bunga matahari.

Dengan kata lain, penggunaan biodiesel minyak sawit sebagai pengganti diesel dapat menurunkan emisi GRK yang lebih besar dibandingkan dengan jika digunakan biodiesel berbahan baku kacang kedelai, rapeseed maupun minyak bunga matahari.

Sumber : gatra.com

Presiden Joko Widodo membacakan pidato saat Sidang tahunan MPR RI 2021 di Gedung Nusantra, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Jokowi mengaku baju adat Baduy itu disiapkan khusus oleh Jaro Saija, tetua adat masyarakat Baduy sekaligus Kepala Desa Kanekes. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan industri sawit telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil produksi sawit nasional telah dimanfaatkan untuk berbagai produk makanan sehat, energi baru terbarukan dan produk sehari-hari.

“Sawit telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia sebagi produk makanan sehat, energi baru terbarukan maupun menghasilkan berbabgai produk kebutuhan sehari-hari kita,” tutur Presiden Joko Widodo dalam video rekaman di acara Penandatangan Perjanjian Penelitian dan Pengembangan antara BPDPKS dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Jakarta, Kamis (19/8).

Kepala negara ini menyebut industri sawit telah menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Mulai dari membantu peningakatan kualitas kehidupan masyarakat pedesaan, membantu jutaan petani kebun skala kecil keluar dari kemiskinan, memberikan akses pendidikan dan layanan teknolgi informasi.

Presiden Jokowi mengatakan saat ini sudah saatnya masyarakat dunia mengetahui keseriusan Indonesia dalam mengubah industri sawit menjadi lebih baik. Caranya dengan menerapkan prakti-praktik terbaik dan elemen berkelanjutan di berbagai aspek sepanng rantai industri sawit.

“Saya akan terus memastikan industri ini memegang teguh komitmen mengelola sawit dengan berkelanjutan untuk mewujudkan hari esok lebih baik,” kata dia.

“Saya yakin dengan industri sawit yang bertanggungjawab dan pengelolaan berkelanjutan kita sambut masa depan yang lebih baik,” kata dia mengakhiri.

Source : liputan6.com